ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menyampaikan evaluasi menyeluruh dalam Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Selasa (25/6/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Firdaus Cik Olah, didampingi Wakil Ketua I Azandri dan Wakil Ketua II Yani Andika Saputra, dan dihadiri oleh seluruh fraksi serta jajaran pemerintah daerah.
Meskipun pemerintah daerah kembali memperoleh opini WTP dari BPK, mayoritas fraksi menyampaikan catatan serius terhadap belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Golkar menyoroti penurunan target PAD dan meminta agar ada strategi aktif dari OPD penghasil.
“Penurunan ini bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami meminta instansi terkait menjemput bola dalam mengoptimalkan pendapatan,” ujar Internasional.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya pendapatan dari sektor pajak PPHTB yang dinilai terhambat oleh lambatnya proses HGU di tingkat provinsi dan pusat.
“Pemkab harus bersinergi lebih cepat dengan pemerintah di atasnya untuk mendorong percepatan legalitas tanah,” kata Rena Wijaya.
Fraksi PKS menilai realisasi PAD hanya 56,9 persen. Fraksi Gerindra menekankan perlunya langkah strategis, dan Fraksi NasDem menganggap rendahnya PAD sebagai hambatan pembangunan.
Pandangan fraksi-fraksi tersebut akan menjadi bahan pembahasan internal DPRD secara teknis. DPRD menegaskan bahwa fungsi pengawasan akan terus dijalankan untuk memastikan kinerja fiskal daerah lebih optimal dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (ADV)
