LUBUKLINGGAU – Gelombang aksi unjuk rasa terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi akan segera digelar di Kota Lubuklinggau. Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Peduli Pengawas Energi Daerah dijadwalkan turun ke jalan pada 30 April 2026, dengan tuntutan utama agar aparat penegak hukum (APH) membongkar aktor intelektual di balik praktik mafia BBM subsidi.
Aksi tersebut rencananya dipusatkan di depan kantor Pertamina wilayah Lubuklinggau dan diperkirakan diikuti puluhan hingga ratusan peserta. Para peserta akan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan transparansi serta penegakan hukum yang tegas.
Koordinator lapangan, Nasrudin, mengatakan bahwa pihaknya mendesak agar pengusutan tidak berhenti pada pelaku di tingkat bawah, melainkan harus menjerat pihak-pihak yang diduga menjadi dalang utama.
“Kami meminta aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk tidak hanya menindak pelaku kecil, tetapi juga mengusut hingga ke aktor intelektual yang mengendalikan praktik ini,” tegasnya.
Ia menilai, persoalan kelangkaan dan tidak tepat sasaran distribusi BBM subsidi bukan semata kesalahan teknis di lapangan, melainkan diduga melibatkan kepentingan pihak tertentu.
Menurutnya, kondisi tersebut telah berdampak langsung pada masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha dan pengguna BBM subsidi yang kerap mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.
“Praktik ini tidak lagi sekadar pelanggaran biasa, tetapi sudah mengarah pada kejahatan terorganisir yang merampas hak rakyat kecil,” ujarnya.
Nasrudin juga menyoroti temuan aparat terkait pengungkapan puluhan ton BBM subsidi. Ia menilai, hal tersebut justru menjadi indikasi adanya kebocoran dalam sistem distribusi.
“Ini bukan akhir, melainkan bukti bahwa sistem distribusi telah bocor dan pengawasan belum maksimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menduga distribusi BBM subsidi tidak mungkin berjalan tanpa adanya celah, pembiaran, bahkan keterlibatan oknum tertentu.
Selain mendesak APH, massa juga meminta pihak Pertamina untuk meningkatkan pengawasan serta memperbaiki sistem distribusi agar lebih transparan dan tepat sasaran.
“Jika pihak depot Pertamina Lubuklinggau tidak mampu mengungkap aktor intelektual dari dalam, kami akan mendesak pimpinan untuk mundur. Kami juga akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” pungkasnya. (TIM)
