ADVERTORIAL – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini tercermin dalam penyampaian laporan Komisi III terhadap pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang digelar Senin, 30 Juni 2025.
Dalam penyampaian laporan tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Mura, Ahmad Arlen Bakri dari Fraksi Partai Golkar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD mitra Komisi III atas capaian kinerja dan serapan anggaran sepanjang tahun 2024. Mitra kerja tersebut di antaranya meliputi Bagian Keuangan, Bagian Umum, Bagian Kesra Setda, serta sejumlah dinas dan lembaga pelayanan publik, termasuk RSUD dr. Sobirin dan Bank Sumsel Babel.
“Komisi III mengapresiasi seluruh mitra kerja atas kinerja dan realisasi program yang telah dilakukan. Namun ke depan, kami mendorong agar pengelolaan anggaran dapat lebih optimal dan tepat sasaran, sesuai dengan perencanaan kegiatan yang ada,” ujar Arlen.
Komisi III juga menyampaikan sejumlah catatan penting kepada mitra kerja. Di antaranya, Rumah Sakit dr. Sobirin diminta untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya layanan Hemodialisa (HD), dengan melibatkan koordinasi antara pihak rumah sakit dan BPJS. Selain itu, Komisi juga menekankan pentingnya pemberian insentif tambahan bagi tenaga medis yang bertugas di luar jam kerja.
Sementara itu, kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Komisi III meminta agar segera dilakukan pendataan ulang terhadap objek pajak di lapangan untuk memastikan akurasi dan peningkatan pendapatan daerah.
Terkait program kesejahteraan masyarakat, Komisi III memberikan perhatian khusus kepada Bagian Kesra Setda. Empat poin penting disampaikan, yaitu penganggaran program Umroh Gratis tanpa mengganggu program lain, peningkatan insentif untuk marbot dan guru ngaji, penyesuaian program yang berdampak langsung pada masyarakat, serta pemberian reward bagi rumah tahfidz yang berprestasi.
“Kami juga meminta Dinas Kesehatan untuk meng-upgrade pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, termasuk peningkatan sarana prasarana, pengelolaan SDM, dan ketersediaan obat, khususnya di Puskesmas Megang Sakti,” tegas Arlen.
Dalam hal penanganan sosial, Komisi III menyambut baik usulan pembentukan Satgas penanganan ODGJ oleh Dinas Sosial. Komisi mendorong agar usulan ini segera direalisasikan secara komprehensif, termasuk penyediaan kendaraan operasional dan rumah singgah.
Selain itu, Komisi III juga mengingatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) untuk lebih optimal dalam menangani persoalan stunting, serta meningkatkan anggaran pada kegiatan sosialisasi yang relevan.
Sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah berkelanjutan, Komisi III juga mendorong Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menambah penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel serta mempercepat penyelesaian sertifikasi aset di BPN.
“Semua masukan dan dorongan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan peran Komisi III dalam memastikan pelaksanaan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Musi Rawas,” tutup Arlen. (ADV)
